Bahaya Ketergantungan Pada Makanan Asing

Pemerintah harus memetakan masalah ekonomi yang membelit negeri ini sebagai tindak lanjut Forum Ekonomi Dunia untuk Wilayah Asia Timur (World Economic Forum on East Asia), 12 dan 13 Juni 2011. "Masalah tiap negara berbeda, sedangkan forum ekonomi dunia sifatnya urun rempug saja," kata pengamat ekonomi Avilian

Dia mengatakan, masalah utama Indonesia adalah pangan dan energi. Kedua komoditas ini telah melambung tinggi, dan bila dibiarkan akan membahayakan perekonomian nasional.

Tigginya harga pangan, menurut Aviliani, justru terjadi akibat sedikitnya campurtangan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengontrol harga-harga, sehingga bisa melonjak. Sayangnya, tingginya harga ini tak bisa dinikmati petani, kelompok yang memproduksi pangan. "Mereka harus tunduk pada harga yang dikontrol dari Rotterdam (Belanda)," katanya.

Untuk mengatasai kenaikan harga ini, Aviliani mengusulkan pemerintah harus campur tangan mengendalikan harga pangan, sehingga petani juga diuntungkan. Bila tak ada langkah, petani justru semakin miskin. "Kalau semua tidak mau jadi petani, bagaimana nanti keberlangsungan pasokan makanan?"

Aviliani mengatakan, ketergantungan makanan juga menjadi penyumbang tingginya harga pangan. Karena itu, Aviliani mengusulkan adanya diversifikasi makanan. "Misanya, masyarakat tak hanya makan beras, tapi juga hagung," katanya. "Ini tidak akan membuat harga melambung saat stok beras tipis, karena masyarakat bisa makan nasi jagung."

Ketergantungan makanan impor juga tak bagus. Makanan asing memiiki ketergantungan terhadap nilai tukar rupiah. Memang, saat rupiah menguat harga lebih murah. Tapi, saat rupiah anjlok, harga pangan jauh lebih mahal.

Mengenai infrastruktur yang sering menjadi kendala investasi asing, Aviliani mengatakan, pemerintah harus secepatnya merealisasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah bisa melakukan hal yang termudah dulu, seperti menggarap proyek BUMN dan menyelesaikan proyek swasta yang belum jalan. "Penghambat investasi menurut World Economic Forum adalah infrastruktur dan birokrasi. Minimal satu dulu diselesaikan."